perubahan uud 1945. Inti Perubahan: Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman f Khizbul Kurniawan XII Social AS Amandemen Keempat Perubahan Keempat UUD 1945, adalah perubahan keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan. perubahan uud 1945

Meminta siswa menjelaskan tahapan amandemen UUD NRI Tahun 1945 oleh MPR dan perubahan isi dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945, serta mendiskusikannya 3. Dengan konteks dan materi yang sama, UUD 1945 mengalami beberapa kali perubahan nama dan istilah 21, yaitu: 1. Isi UUD 1945. Latar belakang amandemen UUD 1945. Apa sajakah dan bagaimanakah cara untuk merubah atau mengamandemen UUD 45 ini? Di dalam kehidupan ketatanegaraan segala sesuatunya tidak lah boleh dilakukan dengan. Ada lembaga [negara] yang dihapuskan, ada yang tetap berlanjut dengan tupoksi yang diubah, dan ada pula lembaga yang baru diadakan. UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dan mulai berlaku saat itu juga. Soal No. Namun jika dicermati lebih jauh, pembagian kekuasaan antara Presiden dan DPRtentang arah perubahan UUD 1945 untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, namun tidak ada penegasan secara resmi dalam konstitusi, akan tetapi ciri-ciri sistem presidensial dapat kita temukan dalam UUD 1945 pasca perubahan, antara lain : • Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Ps. id - Setiap warga negara memiliki hak, bahkan semenjak lahir. 2. Proses Perubahan UUD 1945. UUD 1945 hasil perubahan yang dilakukan dalam empat tahap. Proses Perubahan UUD 1945 Tuntutan reformasi yang menghendaki agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah, sebenarnya telah diawali dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998. 7 Dahlan Thaib. Perubahan UUD 1945 yang sudah Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di berlangsung dalam empat tahap yaitu ; tahun MPR, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga 1999, 2000, 2001, dan 2002, telah membawa perwakilan yang sederajat dengan lembaga perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan negara lainnya. Pada 1-9 November 2001, perubahan ketiga ini dihasilkan dari Sidang Tahunan MPR. Memang, di dalam ketentuan Pasal II Aturan Tambahan Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) pada tahun 2002 disebutkan bahwa: Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Mohammad Hatta. 22 tahun 2003 dan kemudian diganti oleh UU No. PERUBAHAN 1. 2. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023. Prof. Perubahan dilakukan oleh MPR-RI hasil Pemilu Tahun 1999, yang dalam prosesnya berjalan secara bertahap mulai perubahan pertama sampai perubahan keempat. Untuk menjelaskan argumentasi tersebut, tulisan ini terbagi ke dalam beberapa bagian, meliputi bagian B berisi paparan. Sidang Tahunan MPR 2001 yang dihelat tanggal 1-9 November 2001 menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945. Dalam UUD 1945, awalnya hanya Berisi 6 pasal yang mengatur hak asasi manusia, Kemudian mengalami perubahan sangat penting dan kemudian dimasukkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Agustus 2000. tepatnya dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 hingga 2022, UUD 1945. Pada 5 Juli 1959, UUD 1945 berlaku kembali di Indonesia dan sejak itu sudah diamandemen. Perubahan terhadap UUD diatur dalam. Jakarta - . Berdasarkan sejarahnya, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI telah mengalami beberapa kali perubahan. Secara konstitusional UUD 1945 hanya mengatur yang tidak dapat dilakukan perubahan terbatas pada bentuk negara, berarti hal-hal yang diatur oleh UUD 1945. 170 pasal b. Dan untuk mengubah UUD diperlukan persyaratan yang rumit dan tidak mudah dipenuhi," kata Hidayat. Soekarno, Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam pasal 37 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa usulan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 harus diajukan oleh minimal satu per tiga dari seluruh anggota MPR. perubahan UUD 1945 oleh MPR era reformasi juga berkaitan dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014, tradisi Sidang Tahunan MPR ditiadakan karena MPR sudah bukan lagi menjadi lembaga. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya dengan alasan mosi tidak percaya atau alasan politik. Selama 76 tahun Indonesia merdeka, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Sebabnya, saat ini tidak ada urgensi atau kondisi darurat untuk melakukan hal. Sejarah perubahan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 menurut Miriam Budiardjo dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: Masa 1945-1959 sebagai Republik Indonesia ke-I (Demokrasi Parlementer) yang didasari 3 UUD berturut-turut, yaitu UUD. 19). Mempertegas sistem presi-densiil. 2Jimly Assidiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2005, hlm. Sejarah Perubahan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. (1) Majelis Permusyawaratan. Simak informasi. Berikut isi. tersebut. com - Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 7A UUD NRI 1945 tersebut berbunyi: “Presiden dan/atau. Sebanyak 9 pasal berhasil diamandemen pada sidang ini. Kekuasaan Presiden setelah adanya perubahan UUD 1945 yakni: pertama kekuasaan penyelenggaraan pemerintah, dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 sudah jelas jika Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. 1) naskah 1945 yang ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selain itu perubahan UUD 1945 telah memberikan ruang yang lebih besar terkait jaminan hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan. Untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. M. Perubahan dilakukan dengan. 48 Tahun 1950). Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Salah satu perubahan yang fundamental adalah pelaksanaan pemilihan umum dan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hendrawan Supratikno juga sangat tegas mengatakan bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 demi sistem ketatanegaraan yang lebih baik ke depan, perlu dilakukan dan harus dengan momentum yang tepat untuk pelaksanannya. Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Konstitusi tertinggi Indonesia berada di tangan UUD 1945. Selain itu, buku ini memuat proses perubahan UUD 1945, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia setelah perubahan UUD 1945 yang memuat lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan sebagainya, serta struktur pemerintahan daerah (provinsi. 00 WIB. Hasil Perubahan. Pasal 18A: Hubungan wewenang antara pemerintah. Perubahan di berbagai sector dilakukan, dimulai dari perubahan ekonomi,politik,social,budaya dan juga hukum. Dalam hal ini, pasal 37 UUD 1945 ,menyatakan, (1) untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir, dan (2) putusan diambil sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH. " Janji Presiden (Wakil Presiden): Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kita ketahui adalah aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Pasal 7, 7A, 7B Dan 7C UUD 1945. 7 Separation of power berpedoman bahwa kekuasaan tidak diserahkan kepada institusi yang sama untuk. Dalam beleid lama, Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan. 6 Bagir Manan, 2004, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII Press,. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Ir. EMPAT HAL MENDASAR DALAM PERUBAHAN UUD 1945 (lanjutan) Ketiga: Lahirnya lembaga-lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah (lihat Bab VIIA Pasal 22C dan 22D) Komisi Yudisial (lihat Pasal 24B) Mahkamah Konstitusi (lihat Pasal 24C) Hapusnya lembaga lama Dewan Pertimbangan Agung (lihat Bab IV) Keempat: Berkurangnya kekuasaan,. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam 5 A. Salah satu tuntutan Refomasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. UUD 1945 sebelum perubahan merupakan sebuah UUD yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan Diharapkan kita mendapatkan sedikit bekal dan bahan dasar untuk dapat mengetahui, mengerti, menghayati dan. Jadi untuk mengubah UUD 1945. com - Dalam sistem hukum di Indonesia, Undang-undang Dasar atau UUD 1945 berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan mendasari peraturan perundang-undangan lain. . Akan tetapi, sejak era reformasi masayarakat Indonesia mampu mereview, mendiskusikan. Pasal 37 UUD 1945. Sejak bergulirnya gerakan reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan. Nah berikut beberapa amandemen yang. Abstract. Perubahan UUD 1945 membawa pergeseran paradigma hubungan antar-lembaga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie (2007) empat tahap perubahan UUD 1945 telah merubah hampir keseluruhan materi UUD 1945. , kaidah hukum butir (2) dan(3) itulah yangdimaksud dengan prosedur. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Isi pasal menyebutkan fungsi dan hak dalam DPR. Batang Tubuh C. Didukung oleh sebagian besar rakyat di kala reformasi berlangsung. Sebagai awalan perlu diingat kembali amandemen sudah pernah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. perubahan kedua ini meliputi masalah . Pasal 28 mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 14-21. Harus dipahami bersama, UUD 1945 dalam satu naskah bukan merupakan naskah resmi UUD 1945. Setelah memasuki masa. Sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen UUD 1945, sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-. DR. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan 4 kali, yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pembahasan proses perubahan UUD 1945 oleh MPR melalui beberapa tingkatan. Semua tatanan kenegaraan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bila dibandingkan dengan. Sebelum itu, Ayat (2) diatur terpisah pasal baru (Pasal 23A), Ayat (3) dimunculkan dalam pasal terpisah (Pasal 23B) pada perubahan keempat UUD 1945, Ayat (4) diatur terpisah dalam Pasal 23C, serta Ayat (5) diatur dan dikembangkan terpisah dalam tiga pasal (Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G). Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan (amendemen) pertama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik. Sebagaimana diketahui sebelum terjadinya amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden RI sangat. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal19,. Setiap momentum pergantian dan perubahan UUD di Bagaimana keanggotaan, susunan dan waktu sidang DPR menurut UUD 1945 Ketentuan mengenai keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR semula di atur dalam pasal 19 dengan ayat 2. DPR RI: Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, yang diakses pada Kamis, 2 Maret 2023, pukul 17. Perubahan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berimplikasi pada reposisi peran MPR dari lembaga tertinggi negara (supreme body) menjadi sebatas sidang gabungan (joint session) antara DPR dan DPD. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar. Dalam artikel ini mengkaji isu perubahan, sejarah, tantangan serta peluang dilakukannya sebuah perubahan terhadap UUD NRI 1945 ke-5. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, Dewan perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan. Untuk jawabannya, maka Anda bisa memulai baca mulai halaman 67 di sub bab. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Perubahan UUD terjadi kembali pada era reformasi yang dilaksanakan. Ini adalah perjalanan UUD 1945 sebelum amandemen, UUD 1945 dan amandemen-amandemennya hingga ke UUD 1945 dalam Satu Naskah. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah. Isi Pasal 8 yang semula hanya terdiri. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan & 2 Ayat Peraturan Tambahan. Pada forum permusyawaratan MPR yang pertama kalinya diselenggarakan pada era reformasi tersebut, MPR telah menerbitkan. 3. , hal. It is feasible the amendments upon the article of UUDNRI 1945 has raised different understanding and perception in its implementation. Kedua, hapusnya sistem unikameral dengan supremasi MPR dan munculnya. Perbedaan yang mendasar dalam teks UUD 1945 pasca amandemen terletak pada aturan pengangkatan presiden beserta masa jabatannya. Pasal 13 UUD 1945. UUD 1945 Perubahan Pertama adalah perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan ini adalah hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang telah dilakukan selama 4 kali -Perubahan Pertama tahun 1999, Perubahan Kedua tahun 2000, Perubahan Ketiga tahun 2001 dan Perubahan Keempat tahun 2002- telah membawa implikasi politik yang sangat luas dalam system ketatanegaraan Indoneisa. Perubahan Kedua (18 Agustus 2000) Perubahan kedua UUD 1945, antara lain: a. Dan tak lupa juga Presiden dalam menjalankan perannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Terdapat juga UU nomor 5 tahun 2004 tentang mahkamah agung. Masing-masing daerah dipimpin oleh gubernur, walikota, dan bupati yang dipilih oleh rakyat. mengharuskan UUD. UUDS 1950; (Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI 19 Mei 1950, UU No. Fungsi dari dilakukannya amandemen dalam UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara,. Mahfud MD, “Penjajakan Materi dan Agenda Perubahan Kelima UUD 1945”, Makalah dalam Seminar Sehari Meninjau Kembali Prospek dan Agenda Perubahan UUD Republik Indonesia 1945, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 21 Nopember 2007, hlm. Selain itu juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. UUDNRI 1945 has passed several amendments which have caused some changes in the provisions of the articles contained therein. Setelah perubahan Keempat UUD 1945, keberadaan MPR yang selama ini disebut sebagai lembaga tertinggi negara itu memang telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, akan tetapi keberadaannya tetap ada sehingga sistem yang kita anut tidak dapat disebut sistem bikameral ataupun satu kamar, melainkan sistemPerubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Pasal 23. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1,. 45 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 49 pasal c. Dengan disah kannya perubahan UUD 1945, berarti Indonesia telah melakukan lompatan besar, karena bangsa Indonesia telah mempunyai UUD yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. 4 Moh. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. 54-55. Intisari-Online. Berdasarkan sejarahnya, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI telah mengalami beberapa kali perubahan. Amandemen UUD 1945 keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Tujuan dilakukannya amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai. ke-3 dengan dasar hukum mekanisme perubahan UUD 1945 pada Pasal 37 UUD 1945, kemudian untuk proses Amandemen ke-4 Pasal Perubahan tersebut diubah agar tidak lagi menjadi lebih kaku dan sulit untuk ditempuh. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR 2002, diterbitkan Undang. Tamsil Rahman, Kekuasaan Presiden Pasca-Amandemen UUD 1945, Makalah, disampaikan dalam Simposium Nasional “Satu dasawarsa Perubahan UUD 1945: Indonesia Menuju Negara Konstitusional”. Perubahan keempat melalui Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 (Perubahan Keempat UUD 1945). Sedang dalam UUD 1945 pasal 37 menjelaskan tentang tata cara perubahan yang secara garis besar adalah perubahan UUD 1945 bisa dilakukan jika sedikitnya dihadiri 1/3 anggota MPR. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan tersebut akan menimbulkan dampak berbagai dinamika ketatanegaraan kita dan belum dapat menjangkau dan. 3. **. Dan UUD 1945 ini perlu dilakukan perubbahan-perubahan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perubahan ini disebut juga dengan amandemen. Bertujuan untuk menyempurnakan sembilan pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Terdapat delapan perubahan penting, yaitu: Otonomi daerah atau desentralisasi Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terhadap. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara. 1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai. STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN KEEMPAT UUD TAHUN 1945 Oleh : PROF. 22 tahun 2003 dan kemudian diganti oleh UU No. Di antara perubahan-perubahan tersebut adalah kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga Negara, ketentuan tentangpresidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama (1999), kemudian penguatan kelembagaan DPR pada perubahan kedua (2000), bukannya melahirkan keseimbangan kekuasaan antara presidendan DPR, tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensiil yang ingin dibangun melalui Perubahan UUD 1945. yang dalam Perubahan UUD 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif kemudian ditegaskan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan (amendemen).